Kebijakan Perdagangan Internasional Ekspor dan Impor

Pembaca initu tentu sudah membaca artikel sebelumnya tentang pengertian ekspor dan impor. Untuk tulisan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam terkait kebijakan perdagangan internasional.

Pada perdagangan ekspor dan impor tidak lepas dari kepentingan suatu bangsa. Yang perlu diketahui bersama, kebijakan ekspor ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah. Berikut ulasannya? 

Diskriminasi Harga

Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B.

Oleh karena itu, mungkin saja lho, harga barang di negara B lebih murah dibanding harga barang di negara A. Padahal barangnya sama persis. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. 

Pemberian Premi

Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya, ya? Caranya adalah dengan  memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya nih. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. 

Dumping

Kamu sudah pernah mendengar istilah dumping? Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping. Kamu dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kamu tahu nggak sih, kebijakan dumping ini sudah dilarang, lho. Wah, kenapa dilarang? Kebijakan ini dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Jadi, harap diingat ya Squad, kebijakan ini nggak dipakai lagi. 

Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing Pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah.

Larangan Ekspor

Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu keluar negeri. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kok banyak ya alasannya? Contohnya apa saja, sih?

Contoh alasan ekonomi antara lain adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak “manja” dengan kebiasaan mengekspor barang ini. Lalu, kalau alasan politik, seperti apa ya? Contoh alasan politik adalah dilarangnya ekspor minyak bumi di negara Timur Tengah, misalnya Irak. Hal ini dikarenakan ada campur tangan politis dari PBB dan Amerika Serikat dalam bentuk embargo ekonomi. Kalau alasan sosial budaya, seperti apa dong? Contoh alasan sosial dan budaya adalah larangan ekspor benda-benda bersejarah dan ekspor hewan-hewan yang dilindungi. Jangan sampai kalian terlibat dalam kegiatan perdagangan ini, ya! 

Sekarang, kita masuk ke bagian impor ya Squad. Kamu tahu nggak impor itu apa? Impor itu kebalikannya ekspor, ya? Yes, betul banget! Dalam kasus impor barang, barangnya dibuat di luar negeri. Jadi, barangnya bukan berasal dari negara kita, ya. Sama seperti ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam kaitannya dengan impor. Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Kebijakan apa saja, sih? Kuy, simak penjelasannya satu persatu!

Kuota

Kalian sudah pernah mendengar istilah kuota, kan? Pasti istilah kuota yang paling sering kalian dengar kuota internet habis, ya? Hahaha. Kalau kuota dalam impor itu, apa ya? Dalam konteks impor, kuota yang dimaksud adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. 

Tarif

Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif ini berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar.

Ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini. Penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang impor.

Secara singkat kebijakan tarif ini, bisa difahami sebagai sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (Specific Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya $6 untuk setiap barel minyak). Tarifold Valorem (od Valorem Tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.

Subsidi

Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau Od Valorem (presentase dari nilai yang diekspor).

Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.

Kamu pernah nggak sih, belanja barang impor tapi harganya jauh lebih murah dibanding barang lokal?

Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya produk lokal bisa lebih murah deh dibanding produk impor. Hore! 

Larangan Impor

Kebijakan larangan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor.

Selain kebijakan diatas, kita juga perlu memahami neraca perdagangan ekspor dan impor. Berikut penjelasan singkatnya.

Neraca Perdangangan

Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku.

Neraca Perdagangan Ekspor Impor Indonesia

Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, dan sebaliknya untuk neraca negatif. Neraca pedagangan seringkali dibagi berdasarkan sektor barang dan sektor jasa.

Kebijakan ekonomi di berbagai negara di Eropa pada abad pertengahan dikelompokkan dalam merkantilisme. Pemahaman awal mengenai ketidakseimbangan perdagangan muncul dari praktik dan penyelewengan pada merkantilisme ketika sumber daya alam dari koloni di benua Amerika diekspor untuk ditukar dengan barang jadi dari Inggris, yang lalu memicu Revolusi Amerika.

Sumber : RuangGuru | Google | Wikipedia

Kebijakan Internasional
Comments (0)
Add Comment