Agenda pemilu lima tahunan menjadi menarik di Indonesia karena selalu berubah landasan hukumnya. Tidak lain yaitu Undang-undang pemilu yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pesta rakyat tersebut.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Undang Undang Pemilu 2017
Undang-undang Pemilihan Umum 2017 merupakan undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia. Secara resmi, UU ini dikenal sebagai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (atau UU 7/2017). Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 dan menjadi landasan untuk pelaksanaan pemilu 2019.
Beberapa point pembahasan yang seringkali diperdebatkan adalah sebagai berikut :
- Distribusi kursi
- Sistem pemilu
- Ambang batas
- Gugatan
- lain-lain
Fakta Undang-Undang Pemilu Terbaru
- Ambang batas pengajuan calon Presiden atau Presidential Theshold (PT) 20 persen dilakukan uji materi karena dianggap merugikan hak konstitusi.
- Adanya wacana pilkada dilakukan serentak pada tahun 2024, sementara untuk agenda 2022 diundur. Hal ini masih banyak polemik didalamnya.
- Fraksi PKS mengusulkan dapil nasional bagi pengurus partai. Menurut Al – Muzammil Yusuf dapil nasional berbeda dengan dapil pada saat ini yang berbasis provinsi atau pembagian kabupaten/kota untuk Anggota DPR RI.
- Ada perkembangan tentang definisi Pemilu Nasional dan Daerah, yang kita susun Pemilu Nasional terdiri atas Pilpres, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Daerah Pemilihan gubernur-wagub, Bupati-wakil bupati dan walkot dan wawalkot,
- Ada usulan PT parliamentary thresold naik menjadi 5 persen untuk DPR,
Tentunya fakta menarik sangat ditunggu masyarakat Indonesia karena menyangkut bagaiman aIndonesia kedepan. Kita tunggu saja update terbarunya seperti apa, karena masih masuk Rancangan undang-undang.