Pemerintah menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai ganti dari PSBB di sebagian wilayah Pulau Jawa dan Bali untuk mengendalikan pandemi COVID-19 mulai 11 Januari 2020.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan istilah PSBB mengesankan pembatasan diterapkan secara masih di pulau Jawa dan Bali. Padahal, kebijakan pemerintah bukan demikian.
“Itu kan sangat tergantung dari, kalau PSBB nanti kesannya skalanya masif seluruh Jawa dan Bali, padahal kan tidak,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).
Perbedaan PSBB dan PPKM
Berikut perbedaan PSBB dan PPKM berdasarkan definisi yang sudah umum diterima di masyarakat
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) : adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah pembatasan kegiatan tertentu dengan skala mikro sesuai dengan keputusan pemerintah
Perbedaan pertama terkait skala lingkupnya. PPKM berskala mikro. Penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah.
Pengajuan pembatasan untuk PPKM sekarang berada di tangan pemerintah pusat. Sementara PSBB Jawa Bali berada dalam kewenangan pemda.
Kriteria PPKM
- Daerah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3 persen.
- Daerah dengan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu sebesar 82 persen.
- Daerah dengan tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sebesar 14 persen.
-Daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.
Tito menyebut penggunaan istilah PSBB akan menimbulkan kesan pembatasan secara masif di wilayah Jawa dan Bali. Padahal, menurutnya, pembatasan hanya berlaku di beberapa wilayah yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Di Jawa itu yang saya sebutkan tadi tempat-tempatnya. Yang lain-lain ditentukan oleh kepala daerahnya menurut data dari daerah masing-masing, mereka kan punya satgas juga,” ujar Tito.
Seperti diketahui, Mendagri menginstruksikan para gubernur dan bupati/walikota terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah disampaikan pemerintah kemarin. Instruksi ini terkhusus ditujukan kepada gubernur di 7 provinsi yakni
- DKI Jakarta,
- Jawa Barat,
- Banten,
- Jawa Tengah,
- Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Jawa Timur dan
- Bali.
Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini diteken Tito pada Rabu (6/1/2021) dan dipublikasikan, Kamis (7/1/2021). Selain gubernur, intruksi ini juga ditujukan terkhusus pada bupati/walikota di beberapa wilayah di Jawa Barat:
- Kabupaten Bogor,
- Kabupaten Bekasi,
- Kabupaten Cimahi,
- Kota Bogor,
- Kota Depok,
- Kota Bekasi,
- Bandung Raya;
- Banten:
- Kabupaten Tangerang,
- Kota Tangerang, dan
- Kota Tangerang Selatan;
Jawa Tengah:
- Semarang Raya,
- Banyumas Raya
- Surakarta dan sekitarnya;
Daerah Istimewa Yogyakarta:
- Kota Yogyakarta,
- Kabupaten Bantul,
- Kabupaten Gunung Kidul,
- Kabupaten Sleman,
- Kabupaten Kulon Progo;
Jawa Timur:
- Surabaya Raya dan
- Malang Raya;
Bali:
- Kota Denpasar dan sekitarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan kebijakan baru terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat di sebagian daerah di Pulau Jawa dan Bali.
Kebijakan pembatasan baru menyusul kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia ini diumumkan oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam jumpa pers pada Rabu (6/1). Airlangga menegaskan kebijakan pembatasan ini bukan merupakan pelarangan.
“Pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai UU yang telah dilengkapi PP 21/2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan,” kata Airlangga.